Matalalang yang berada pada wilayah administratif Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu Kepulauan Selayar, diproyeksikan menjadi wilayah penyangga dari Kota Benteng sebagai Ibukota Kepulauan Selayar.
Rencana tersebut didasarkan pada keberadaan Matalalang yang dianggap strategis, baik dalam perspektif geografis, maupun sosial dan lingkungan.
“Matalalang nantinya akan memiliki fungsi sebagai pendukung Kota Benteng, dengan demikian kebijakan pembangunan dan hal-hal terkait kebijakan publik akan diarahkan pada wilayah tersebut,” ucap Arfang Arif selaku Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Setda Kepulauan Selayar dalam satu forum yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kepulauan Selayar beberapa waktu lalu.
Kelanjutan dari agenda strategis penetapan Matalalang sebagai wilayah penyangga, saat ini memasuki fase pemantapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi turunan dari Rencana Detai Tata Ruang (RDTR) dari Wilayah Penyangga Matalalang.
Pada rapat yang berlangsung di Kantor Dinas PUTR Kepulauan Selayar, Kamis (19/1/2023) disampaikan ekspose KLHS RDTR Wilayah Penyanggah Matalalang, dimana dalam prosesnya saat ini mamasuki tahap validasi.
Hadi pada rapat tersebut berbagai stakeholder, baik dari internal Dinas PUTR Kepulauan Selayar maupun unit kerja terkait. Adapun pada dokumen KLHS RDTR Wilayah penyangga Matalalang, ditekankan isu pembangunan berkelanjutan sebagai kajian strategis.
“Isu pembangunan berkelanjutan dimaksudkan sebagai upaya menjamin keberlangsungan ekonomi, sosial dan juga lingkungan secara jangka panjang,” ungkap Sri Dahlia sebagai Kepala Sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang, Dinas PUTR Kepulauan Selayar.
KLHS RDTR Wilayah Penyangga Matalalang ini ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini sebagai dokumen resmi dalam rencana strategis menjadikan Matalalang dan sekitarnya sebagai wilayah pendukung kota Benteng sebagai ibukota kabupaten.
